Studi Tentang Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional(ISDN)

Menghadapi beragam persoalan pemetaan, pemerintah tak tinggal diam. Sejak tahun 2000 telah dilakukan terobosan pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). Langkah ini berbekal UU No. 25/2000 mengenai Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang mengamanatkan adanya program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun salah-satu sasaran program tersebut adalah terbangunnya infrastruktur data spasial (IDS). Pemetaan dapat memberikan data akurat mengenai informasi kewilayahan.  Dari informasi yang lengkap, pemerintah bisa menentukan beragam kebijakan, termasuk kebijakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Artinya, data spasial merupakan salah-satu komponen e-government untuk melakukan koordinasi, membantu interaksi sekaligus memetakan persoalan.

Baca Lebih Lanjut

Perancangan Perangkat Lunak Pembelajaran Modus Pengalamatan Dan Operasi Aritmatika Pada Mikroprosesor Intel 8088/8086 Dengan Menggunakan Ms. Visual Basic 6.0”.

Percobaan penggunaan komputer untuk proses belajar dimulai di Amerika Serikat pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Harvard University bekerja sama dengan IBM pada tahun 1965. Setelah munculnya komputer mikro, sistem pengajaran dengan komputer menjadi semakin meluas pada pengembangan perangkat lunak pembelajaran yang dikenal dengan istilah perangkat lunak pembelajaran. Perangkat lunak pembelajaran dengan komputer muncul dari sejumlah disiplin ilmu, terutama ilmu komputer dan psikologi. Dari ilmu komputer dan matematika muncul program-program yang membuat semua perhitungan dan fungsi lebih mudah dan bermanfaat.

Baca Lebih Lanjut

Pandangan Pengembangan Arsitektur Sistem Informasi Dan Audit Teknologi Informasi

Pandangan pengembangan arsitektur ini memberikan gambaran berbagai macam arsitektur dan penggunaannya dalam pengembangan sistem informasi berbasis komputer (CBIS). Pemahaman ini menyangkut pendekatan, aturan dan pelaksanaan tentang bagaimana berinteraksi dengan konsumen atau profesi yang lain serta pembangunan suatu lingkungan sistem.

Di samping itu pula dalam organisasi dibutuhkan suatu pengawasan untuk menjamin semua aktivitas sistem informasi yang berlangsung didalamnya dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Mungkin saja proses yang terjadi dianggap berjalan dengan baik jika dilihat hanya hasilnya saja, tanpa memeriksa secara detail bagaimana proses sebenarnya dalam menghasilkan suatu keluaran tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu audit intern yang lebih baik untuk mengoptimalkan kinerja dari sistem informasi yang dibangun pada suatu organisasi.

Baca Lebih Lanjut

Decision Alternatives And Constraints Dalam Analisa Data Spasial

Prinsip yang umum adalah bahwa alternatif harus dihasilkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai nilai-nilai( ukuran-ukuran ) yang ditetapkan untuk suatu masalah dalam suatu keputusan. Bagi masing masing alternatif dalam pengambilan keputusan mempunyai variable keputusan ( atribut) dan ukuran dalam mencapai suatu keputusan.Keputusan yang diambil tergantung pada situasi suatu permasalahan, variable dari suatu keputusan dapat bersifat : deterministic, probabilistic, atau linguistic. Pengambilan keputusan dalam dunia nyata, mencakup seluruh data spasial dalam suatu permasalahan dengan suatu batasan-batasan tertentu. Dalam perspektif GIS, batasan digunakan untuk menghapuskan object yang ditandai oleh atribut tertentu dan/atau nilai-nilai tertentu yang menujukan suatu pertimbangan. Salah satu dari konsep dasar teori keputusan dalam multicriteria adalah nondominance atau prinsip efisiensi.

Baca Lebih Lanjut

Pedoman Analisis Proses Bisnis Di Instansi Pemerintah Kota Bandung

Pemanfaatan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor, termasuk juga dalam instansi pemerintah khususnya pelayanan publik. Instansi pemerintah yang menangani pelayanan publik ini merupakan instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakan dan bersifat non-profit. Namun pada prakteknya justru pelayanan publik ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak sesuai dengan prosedur. Dengan demikian dalam makalah ini, akan dibahas mengenai “pedoman untuk melakukan analisis proses bisnis di instansi pemerintah dengan studi kasus instansi pembuatan perijinan pemerintah kota Bandung” sehingga teknologi informasi yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan.

Makalah ini membahas tentang pedoman untuk melakukan analisis proses bisnis yang meliputi tahapan-tahapan pekerjaan, langkah-langkah tiap tahapan pekerjaan, metodologi/pendekatan yang digunakan tiap tahap. Serta membahas tentang kendala dan penyelesaian dalam analisis proses bisnis. Kemudian dibahas juga tentang penerapan metodologi BPM dalam instansi pemerintah kota Bandung.

Analisis proses bisnis di instansi pemerintahan, terutama pada sektor perijinan dilakukan dengan pengumpulan informasi dengan cara wawancara. Kemudian memahami proses dilakukan dengan penggambaran sistem, pengukuran kinerja, dan analisis permasalahan. Setelah proses dipahami kemudian dilakukan perbaikan dengan menggunakan metode Eliminate, Simplify, Integrate, dan Automate. Proses bisnis dalam instansi pemerintah ini akan efisien dan lebih murah jika dilakukan dengan penerapan metodologi tradisional yaitu perbaikan proses, testing, dan implementasi.

Baca Lebih Lanjut

Studi Tentang Metoda Kriteria Evaluasi Dalam Analisis Keputusan Data Spasial

Pengambilan keputusan multikriteria spasial memerlukan keterkaitan dengan pengambilan keputusan objektif dan pengenalan atribut yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan dimana objektif tersebut telah dicapai. Suatu atribut digunakan untuk mengukur suatu hasil yang berhubungan dengan objektif. Objektif dan atribut yang dimaksud akan membentuk suatu struktur hirarki dari kriteria evaluasi untuk permasalahan keputusan yang khusus. Dalam tulisan ini, membahas suatu petunjuk yang akan memudahkan dalam pemilihan kriteria evaluasi (dalam hal ini objektif dan atribut). Kedua kriteria yang khusus dan sekumpulan kriteria memiliki sifat yang cukup untuk mewakili multikriteria yang bersifat dasar dari permasalahan keputusan. Setiap kriteria harus meliputi banyak hal dan dapat diukur. Sekumpulan kriteria harus lengkap, operasional (dapat dijalankan), decomposable (dapat disederhanakan), nonredudant (tidak berlebihan), dan minimal (jumlahnya sedikit mungkin). Suatu struktur hirarki objektif dan atribut akan terbentuk, dimana setiap kriteria harus dapat digambarkan sebagai sebuah layer peta dalam basis data SIG. Sekumpulan peta kriteria merupakan gambaran dari keadaan keputusan atau bagian tertentu dari sistem geografik yang nyata. Peta kriteria akan memberikan bermacam-macam skala dimana kriteria dapat diukur. Analisis keputusan multikriteria tersebut harus mengandung nilai dalam berbagai kriteria layer peta yang dapat ditransformasikan (diubah) ke dalam satuan yang yang dapat diperbandingkan. Suatu pendekatan dapat digunakan untuk membuat kriteria layer peta yang sama. Pendekatan tersebut dapat digolongkan ke dalam metode deterministik, probabilistik, dan metode fuzzy.

Baca Lebih Lanjut