Pemanfaatan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor, termasuk juga dalam instansi pemerintah khususnya pelayanan publik. Instansi pemerintah yang menangani pelayanan publik ini merupakan instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakan dan bersifat non-profit. Namun pada prakteknya justru pelayanan publik ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak sesuai dengan prosedur. Dengan demikian dalam makalah ini, akan dibahas mengenai “pedoman untuk melakukan analisis proses bisnis di instansi pemerintah dengan studi kasus instansi pembuatan perijinan pemerintah kota Bandung” sehingga teknologi informasi yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan.
Makalah ini membahas tentang pedoman untuk melakukan analisis proses bisnis yang meliputi tahapan-tahapan pekerjaan, langkah-langkah tiap tahapan pekerjaan, metodologi/pendekatan yang digunakan tiap tahap. Serta membahas tentang kendala dan penyelesaian dalam analisis proses bisnis. Kemudian dibahas juga tentang penerapan metodologi BPM dalam instansi pemerintah kota Bandung.
Analisis proses bisnis di instansi pemerintahan, terutama pada sektor perijinan dilakukan dengan pengumpulan informasi dengan cara wawancara. Kemudian memahami proses dilakukan dengan penggambaran sistem, pengukuran kinerja, dan analisis permasalahan. Setelah proses dipahami kemudian dilakukan perbaikan dengan menggunakan metode Eliminate, Simplify, Integrate, dan Automate. Proses bisnis dalam instansi pemerintah ini akan efisien dan lebih murah jika dilakukan dengan penerapan metodologi tradisional yaitu perbaikan proses, testing, dan implementasi.