Menghadapi beragam persoalan pemetaan, pemerintah tak tinggal diam. Sejak tahun 2000 telah dilakukan terobosan pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). Langkah ini berbekal UU No. 25/2000 mengenai Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang mengamanatkan adanya program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun salah-satu sasaran program tersebut adalah terbangunnya infrastruktur data spasial (IDS). Pemetaan dapat memberikan data akurat mengenai informasi kewilayahan. Dari informasi yang lengkap, pemerintah bisa menentukan beragam kebijakan, termasuk kebijakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Artinya, data spasial merupakan salah-satu komponen e-government untuk melakukan koordinasi, membantu interaksi sekaligus memetakan persoalan.